Kabar Baik untuk PPPK hingga Guru Non-ASN: Pemerintah Umumkan Penataan ASN dan Rekrutmen CPNS 2026

Kebijakan tersebut disampaikan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, usai rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (06/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah mengambil keputusan untuk mengangkat pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

“Saudara-saudara yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” ujar Prasetyo Hadi.

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu akan dilakukan secara bertahap dan berlaku lintas profesi. Meliputi guru dan dosen, pemadam kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya.

PPPK yang telah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu kemudian diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 secara terbuka dan kompetitif. Ketentuan persyaratan sesuai tahapan seleksi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah juga akan memperpanjang masa perjanjian kerja bagi guru non-ASN, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.

Untuk guru non-ASN, perpanjangan berlaku bagi yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas waktu Desember 2024, serta masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.

Sementara untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis, perpanjangan diberikan kepada yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS tahun 2027 dengan pengaturan khusus.

Di sisi lain, pemerintah memastikan akan melaksanakan rekrutmen CPNS pada tahun 2026. Rekrutmen digelar dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia pada berbagai program prioritas nasional dan regenerasi ASN secara bertahap.

Rekrutmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya percepatan capaian program prioritas dalam mendukung pembangunan nasional dan penguatan pelayanan publik.

Pemerintah menegaskan, seluruh penataan ini dilakukan guna memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)