Pemerintah Finalisasi Negosiasi Utang Kereta Cepat
Jakarta: Danantara memimpin tahap akhir pembicaraan teknis dengan China untuk penyelesaian kewajiban finansial proyek.
 |
| Foto ilustrasi kereta Cepat' |
Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini memasuki tahap krusial dalam menuntaskan skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa proses negosiasi teknis dengan pihak China sedang berjalan di bawah kepemimpinan langsung CEO Danantara, Rosan Roeslani.
Prasetyo menyatakan bahwa laporan terbaru menunjukkan pembicaraan telah mencapai tahap finalisasi.
"Proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," ujar Prasetyo saat ditemui di Stasiun Gambir, Selasa 10 Februari 2026
Dukungan Anggaran Negara
Dalam keterangannya, Prasetyo membenarkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi instrumen utama dalam penyelesaian kewajiban tersebut.
Meski demikian, pemerintah belum merinci proporsi pembagian beban anggaran yang akan dialokasikan untuk pembayaran utang proyek bernilai total US$ 7,27 miliar.
 |
| Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, |
Kepastian mengenai penyelesaian utang ini juga dipertegas oleh Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin. Ia menyebutkan bahwa jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto telah memberikan kejelasan bagi korporasi.
"Sudah beres, sebagaimana yang telah disampaikan Presiden sebelumnya. Saat ini tata laksana pembayarannya sedang dirumuskan bersama pemerintah," kata Bobby di Gedung DPR RI, Senin 9 Februari 2026.
Komitmen Jangka Panjang
Persoalan utang ini menjadi perhatian publik mengingat beban tahunan yang diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.
Namun, Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa angka tersebut sebanding dengan nilai strategis yang diperoleh bangsa, mulai dari pengurangan polusi, penguraian kemacetan, hingga alih teknologi dari China.
Presiden meminta masyarakat untuk tidak meragukan kapasitas fiskal negara dalam memenuhi kewajiban internasional ini.
Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi menjadi kunci utama ketersediaan dana publik.
"Presiden menegaskan tanggung jawab ini diambil alih oleh kepala negara. Beliau meyakinkan bahwa kekuatan ekonomi kita mampu mencukupi, terutama dengan melakukan penghematan dari kebocoran anggaran," pungkas narasi yang berkembang dari pernyataan resmi kepresidenan sebelumnya.
Dengan keterlibatan Danantara sebagai pengelola investasi berdaulat, pemerintah berharap restrukturisasi dan tata kelola utang kereta cepat dapat dilakukan secara lebih profesional tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional secara jangka panjang.(*)
